- Kuasa Hukum Tony Surjana Tegaskan Kliennya Korban Kriminalisasi Mafia Tanah
- Ditreskrimsus Polda Metro Jaya Raih Nilai IKPA 100, Kapolri Beri Penghargaan
- Panglima TNI Sepakati Kerjasama Militer Dengan Panglima Brunei Darussalam
- Walikota Jakarta Timur Kunjungi Pisangan Timur: Serap Aspirasi Warga
- Saipul Jamil Bangga keponakannya di Putri Hijabfluencer: Terus Gali Potensi dan Jaga Marwah
- Dandim 1710/Mimika Tinjau Ketahanan Pangan Di Lahan Percontohan Petani Binaan
- Panglima TNI Bahas Kerjasama Militer Dengan Panglima Negara Sahabat
- Dandim 1710/Mimika Hadiri Pembukaan Pameran Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025
- Tingkatkan Sinergitas, Kodim 1710/Mimika Gelar Komsos Bersama Keluarga Besar TNI
- Satgas Yonif 641/Beruang Menyerbu Mall Jayapura
Dinamika PDIP, Iskandarsyah: Jangan Memprovokasi Masyarakat
Dinamika PDIP

Keterangan Gambar : Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, menilai polemik seputar rilis OCRRP yang menyebut keterlibatan petinggi PDIP sebagai provokasi publik. Hal ini disampaikan dalam diskusi santai di Sentul, Jawa Barat, pada Sabtu (4/1/2025).
MATANEWS, Bogor — Direktur Eksekutif ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, menilai polemik seputar rilis OCRRP yang menyebut keterlibatan petinggi PDIP sebagai provokasi publik. Hal ini disampaikan dalam diskusi santai di Sentul, Jawa Barat, pada Sabtu (4/1/2025).
"Rilis OCRRP yang menghebohkan ini saya anggap provokasi. Bagaimana tidak? Setelah rilis dikeluarkan, OCRRP justru mengakui tidak memiliki bukti kuat dan hanya mendasarkan pada email yang masuk. Ini ada apa dengan bangsa ini?" ujar Iskandarsyah.
Pernyataannya tersebut mengacu pada kegaduhan yang muncul setelah Sekretaris Jenderal PDIP ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Respons masif kader PDIP di media sosial dan media massa dianggapnya sebagai langkah kontra produktif.
Baca Lainnya :
- Konveksi di Tangerang Diduga Produksi Barang Ilegal, Catut Merek ZARA dan GIORDANO
- FSPMI Garansi Aksi 31 Oktober soal Putusan UU Ciptaker Tetap Ikuti Aturan
- La Maroca Spa Massage Diduga Langgar Aturan Prostitusi, Terkesan Dibekingi Oknum Pejabat
- ITW Curiga dengan Motif di Balik Usulan DPR Tentang SIM dan STNK
- PN Jaksel Jatuhkan Hukuman 5 Bulan Penjara kepada Ike Farida dalam Kasus Sumpah Palsu
Menanggapi klaim kriminalisasi yang diutarakan oleh sejumlah kader PDIP, Iskandarsyah meminta semua pihak untuk introspeksi. Ia menyebut bahwa selama pemerintahan Joko Widodo, PDIP memiliki pengaruh besar dalam berbagai institusi.
"Saat Pak Jokowi berkuasa, mereka pengusungnya. Semua instansi terasa membawa nama PDIP. Mereka menikmati semua fasilitas itu. Kalau sekarang tersangka Hasto ramai dibicarakan, itu sudah pernah muncul sejak 2020. Tapi karena saat itu mereka masih solid, kasusnya seolah terlindungi," jelas Iskandarsyah.
Ia juga mempertanyakan tuduhan kriminalisasi. "Apa mereka lupa dulu bagaimana perlakuan mereka terhadap oposisi? Ada kasus Bang Egy Sudjana, Syahganda Nainggolan, dan Kivlan Zein. Jangan merasa terzholimi sekarang, padahal sebelumnya kalian menzholimi," tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Iskandarsyah turut menyoroti fenomena pemecatan sejumlah kader PDIP sebelum kongres partai. Menurutnya, hal ini tidak terlalu signifikan dalam dinamika partai politik.
"Pak Jokowi, putranya, mantunya, atau kader-kader lain yang dipecat, itu hal biasa dalam organisasi. Bahkan mereka yang dahulu berdarah-darah membela Ibu Megawati seperti Permadi, Haryanto Taslam, atau Laksamana Sukardi juga mengalami hal serupa. Itu biasa saja," jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa loyalitas dan pengabdian kader partai sering kali diabaikan ketika dinamika politik berubah. "Kalau yang sudah berdarah-darah saja bisa diperlakukan seperti itu, apalagi mereka yang baru di PDIP dan belum memberikan kontribusi besar," tutupnya.
OCRRP sebelumnya merilis dugaan kasus yang melibatkan petinggi PDIP. Namun, mereka kemudian mengakui bahwa rilis itu tidak didukung cukup bukti kuat dan hanya bersumber dari laporan email anonim. Hal ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk Iskandarsyah, yang menganggap hal tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik tanpa dasar yang kuat.
Diskusi ini mencerminkan pandangan bahwa dalam dinamika politik, diperlukan kedewasaan sikap, baik dari partai yang berkuasa maupun pihak oposisi, untuk menjaga stabilitas masyarakat dan tidak saling memprovokasi. (Wly)
